KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA

Noho, Rachmat (2022) KAJIAN HUKUM PEMBATALAN PERKAWINAN AKIBAT PEMALSUAN IDENTITAS DI PENGADILAN AGAMA JAYAPURA. Skripsi thesis, Universitas Yapis Papua.

Text Rachmat Noho.pdf Download (157kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul Kajian Hukum Pembatalan Perkawinan Akibat Pemalsuan Identitas Di Pengadilan Agama Jayapura dengan tujuan untuk mengetahui pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan haruslah memenuhi syarat-syarat, apabila syarat-syarat sahnya perkawinan tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan. Permasalahan dalam skripsi ini adalah bagaimana akibat hukum dengan para pihak dengan adanya pembatalan perkawinan, bagaimanakah upaya hukum dalam menyelesaikan perkawinan karena adanya pemalsuan identitas serta bagaimana pertimbangan hakim dalam melakukan pembatalan perkawinan. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian yang menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai dasar pemecahan permasalahan yang dikemukakan, dan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yaitu dengan mencari dan mengumpulkan data yang berasal dari sejumlah undang undang, peraturan-peraturan, literatur-literatur, pendapat para ahli dan tulisan yang berhubungan dengan penulisan, serta studi kasus terhadap putusan pengadilan. Metode analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mengikhtiarkan hasil pengumpulan data selengkap mungkin serta memilah-milahnya dala suatu konsep, kategori atau tema tertentu. Hal-hal yang menjadi proses terjadinya pembatalan dalam perkawinan disebabkan adanya pemalsuan identitas suami, Tergugat mengaku masih lajang sedangkan pada kenyataannya Tergugat memiliki isteri yang sah berinisial F. bahwa Tergugat dalam melakukan perkawinannya dengan Penggugat memberi keterangan yang tidak benar. Hal ini terbukti telah memenuhi Pasal 27 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dibatalkan. Dengan demikian perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dianggap tidak pernah terjadi.

Actions (login required)

View Item