PERAN PPATK SEBAGAI FIU (FINANCIAL INTELIGENCE UNIT) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA

Faizal, Muhammad (2022) PERAN PPATK SEBAGAI FIU (FINANCIAL INTELIGENCE UNIT) DALAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG SEBAGAI UPAYA PENEGAKAN HUKUM DI INDONESIA. Skripsi thesis, Universitas Yapis Papua.

[img] Text
Muhammad Faizal.pdf

Download (654kB)

Abstract

Penelitian ini berjudul “Peran PPATK sebagai FIU (Financial Inteligence Unit) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia”, dengan tujuan mengetahui dan memahami pengaturan hukum PPATK sebagai FIU (Financial Inteligence Unit) di Indonesia, dan peran PPATK sebagai FIU (Financial Inteligence Unit) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan Penelitian Normatif, yakni penelitian yag dilakukan dengan mengumpulkan, mempelajari, dan menguji data kepustakaan untuk menemukan doktrin dokrin atau azas-azas dalam ilmu hukum, terlebih pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khusus mengenai Peran PPATK sebagai FIU (Financial Inteligence Unit) Dalam Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Sebagai Upaya Penegakan Hukum Di Indonesia. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengaturan hukum PPATK sebagai Financial Inteligence Unit di Indonesia adalah UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah dirubah dengan UU Nomor 25 tahun 2003 tentang perubahan atas UU Nomor 15 tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang dan UU RI Nomor 8 tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang (Undang-undang TPPU . Peran PPATK sebagai FIU (Financial Inteligence Unit) dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sebagai upaya penegakan hukum di Indonesia merupakan hal yang penting karena mencari bukti permulaan yang cukup tentang telah terjadinya TPPU berdasarkan laporan transaksi keuangan yang mencurigakan dan selanjutnya berdasarkan bukti permulaan yang cukup tersebut, PPATK menyerahkan kasus tersebut kepada penyidik TPPU untuk ditindaklanjuti dengan melakukan penyidikan

Item Type: Thesis (Skripsi)
Subjects: K Law > K Law (General)
Divisions: Fakultas Hukum
Depositing User: Administrator
Date Deposited: 07 Apr 2023 04:32
Last Modified: 07 Apr 2023 04:32
URI: http://repository.uniyap.ac.id/id/eprint/459

Actions (login required)

View Item View Item