KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG�UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945

Theos, Inggrid Gabriela (2022) KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM MENGUJI UNDANG�UNDANG TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR 1945. Skripsi thesis, Universitas Yapis Papua.

Text Inggrid Gabriela Theos.pdf Download (264kB)

Abstract

Penilitian ini berjudul “Kedudukan Mahkamah Konstitusi Dalam Stuktur Ketatanegaraan Indonesia” , Penilitian ini bertujuan untuk mengetahui dan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutuskan perkara Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Konstitusionalitas putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legisture dalam pengujian Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif atau penelitian doktriner, juga disebut sebagai penilitian perpustakaan atau studi dokusmen. Pada skripsi ini penelitian yang didasarkan pada kepustakaan dengan menggunakan pendekatan terhadap masalah-masalah yang diteliti dengan cara meninjau dari segi peraturan perundangan-undangan yang berlaku di Indonesia dan menggunakan bahan hukum lainnya. Penelitian ini menganalisis kedudukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Indonesia. hasil penelitian menyatakan bahwa Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menguji undang undang yang bertentangan dengan Undang-Undang Dasar merupakan proses di dalam menegakkan Negara hukum dan demokrasi sehingga untuk menciptakan hal yang demikian,setiap ptutusan Lazimnya sebagai Negara demokratis,Negara kesatuan Reepublik Indonesia (NKRI) juga memiliki konstitusi tertulis yang di kenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945). Dikeluarkannya putusan yang bersifat positive legisture oleh Mahkamah Konstitusi semata-mata untuk mewujudkan keadilan subtantif bagi masyarakat sebagai pemegang hak konstitusional. Untuk melaksanakan seluruh pengujian peraturan perundang-undangan menambah menambah jumlah hakim di Mahkamah Konstitusi agar tidak terjadinya penumpukan perkara pengujian peraturan perundang-undangan,sehingga putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat positive legisture tidak hanya memiliki kekuatan secara filosofi hukum tetapi juga secara konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Actions (login required)

View Item