Konstitusionalitas Impunitas Jabatan Notaris dan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris

Jayanti, Puspitaningrum (2021) Konstitusionalitas Impunitas Jabatan Notaris dan Persetujuan Majelis Kehormatan Notaris Dalam Pemeriksaan Notaris. LEGAL PLURALISM, 11 (1). pp. 1-21. ISSN 2088-5466

Text Jurnal.pdf Download (662kB)

Abstract

Akta yang dibuat oleh notaris merupakan salah satu bukti otentik yang sempurna. Adanya akta otentik yang telah dibuat terkadang menjadi permasalahan oleh salah satu pihak atau pihak lain yang merasa dirugikan dengan adanya akta otentik tersebut. Terkait proses peradilan yang melibatkan notaris diatur dalam UU No. 2 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1), namun seiring berjalannya waktu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 telah diperiksa kembali di Mahkamah Konstitusi karena dinilai telah memperlambat proses pemeriksaan notaris. Dalam putusannya Nomor 16 / PUU-XVIII / 2020, Mahkamah Konstitusi tidak menerima permohonan pengujian Pemohon terkait UU Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 66 ayat (1). Dalam Putusan sebelumnya Nomor 49 / PUU-X / 2012 Mahkamah Konstitusi mengabulkan permohonan Pemohon yang membatalkan kewenangan MPD untuk menyetujui panggilan dan pemeriksaan notaris. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa: Pertama, dalam tafsirnya Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa kata "persetujuan" MKN dalam pemeriksaan notaris sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (1) UUJN tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan Mahkamah Konstitusi menegaskan kembali bahwa MKN tidak bertujuan mempersulit proses pemanggilan atau pemeriksaan Notaris; Kedua, setelah putusan Mahkamah Konstitus No. 16 / PUU-XVIII / 2020, Pemeriksaan Notaris tetap mengacu pada ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1).

Actions (login required)

View Item